Inklusivitas Pendidikan dan Beasiswa S2 dan S3: Benarkah Untuk Semua?

Thursday, May 09, 2024



Prolog

Akhir-akhir ini sedang banyak diskursus yang membahas tentang inklusivitas pendidikan. Banyak yang bilang di media sosial X bahwa penyediaan beasiswa saat ini masih sangat eksklusif. Hanya kaum menengah ke atas yang dapat kesempatan karena biaya tes dan persiapan studi yang tidak murah, katanya. Dalam tulisan ini, topik pembahasan akan dikerucutkan pada akses terhadap pendidikan lanjut, yaitu jenjang S2 dan S3. Jadi, pembahasan inklusivitas pendidikan di bawahnya bukan menjadi poin pembahasan dalam tulisan ini. Segala bentuk opini yang membahas di luar batasan diskusi tersebut, akan dikurasi pada kolom komentar untuk tidak ditayangkan.



Urgensi Sekolah Lanjut Pasca S1

Gue akan memulai pembahasan ini dari pertanyaan, "Haruskah kita sekolah lanjut selepas lulus S1?" Tahun 2019, saat awal-awal memulai karir di salah satu perkantoran di Jakarta, gue sempat riset soal pendidikan lanjut di luar negeri. Ada dari berbagai negara tersebar di Benua Asia, Amerika, Eropa, hingga terakhir di Oseania. Salah satu universitas di Australia menyediakan program Master in Real Estate. Namun, yang menjadi poin perhatian gue bukan di skor TOEFL/ IELTS yang tinggi, persyaratan administratif yang banyak, melaikan pada syarat pengalaman kerja. Secara spesifik, calon mahasiswa baru yang akan mengambil pendidikan pada jenjang tersebut harus memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun. Terutama di bidang yang berkaitan dengan ril estat.


Hal tersebut sangat kontradiktif dengan persyaratan program S2 di PTN dalam negeri. Skor TOEFL yang cukup rendah (di bawah 500), skor TPA Bappenas yang rendah (di bawah 600), dan syarat administratif lain yang cenderung mudah didapat (surat rekomendasi, motivation letter, asuransi BPJS). Bahkan surat rekomendasi tidak harus dari atasan di tempat bekerja, melainkan dari akademisi dalam hal ini bisa jadi dosen pembimbing skripsi selama S1. Tidak ada sama sekali syarat administratif yang mewajibkan pengalaman kerja. Motivation Letter (Motlet) pun cukup berisi mengenai uraian tentang mengapa kita mau mengambil jurusan tersebut, apa kebermanfaatannya, dan bagaimana rencana studi selama belajar di kampus tersebut. Aspek kebermanfaatan pun bisa dalam bentuk rencana karir, yang artinya tidak wajib sudah terwujud sebelum studi. Melainkan menjadi mimpi yang ingin dicapai pasca studi.


Lalu, mengapa sebagian besar mahasiswa baru program pascasarjana justru adalah fresh graduates tanpa pengalaman kerja? Bahkan, ada yang sudah lulus beberapa tahun tanpa pengalaman kerja atau minim pengalaman kerja karena tidak sampai 2 tahun. Bisa jadi kalian berpikir, "Mungkin, mereka memang ingin jadi dosen setelah lulus S2?" Lazimnya, mahasiswa S2 yang memang disiapkan untuk menjadi akademisi pun akan menjadi Asisten Dosen atau minimal Asisten Penelitian dalam proyek penelitian Dosen. Memang ada yang demikian. Biasanya, mereka pun sudah merintis sejak masih studi pada jenjang S1. Kenyataannya, banyak yang tidak demikian. 



Knowledge Gap & Opportunity Gap

Dari beberapa perbincangan yang terjadi, beberapa di antaranya memang karena tidak punya rencana karir yang jelas selepas lulus S1. Semacam kehilangan arah dan berharap, nilainya akan bertambah di pasar kerja dengan membawa ijazah dari strata yang lebih tinggi. Studi S2 saat ini banyak dianggap sebagai jalan pintas untuk mendongkrak karir. Meskipun tak sedikit pula yang memang sungguh-sungguh senang menuntut ilmu karena rasa ingin tahu yang tulus. Namun, kasus yang ke-2 biasanya dibersamai oleh pengalaman di dunia profesional karena telah menemukan dua hal; (1) knowledge gap (kesenjangan ilmu pengetahuan) dan (2) opportunity gap (kesenjangan kesempatan).


Knowledge Gap terjadi biasanya saat kita telah menangani proyek spesifik yang menjadikan kita dapat menganalisis prior knowledge (konsep pengetahuan awal) dibanding common practice (praktik umum). Terkadang, apa yang kita temui di dunia nyata tidak pernah terbayangkan di bangku kuliah. Apalagi terantisipasi. Dalam kasus pribadi, saat bekerja sebagai Project Management - Architect, masalah hukum tidak pernah benar-benar menjadi topik yang pelik dalam diskursus praktis. Padahal, sebagian besar proyek Arsitektur terkendala pada masalah perizinan serta dampak dari perubahan kebijakan publik yang belum tentu menyertakan semua pemangku kepentingan dalam ruang diskusi. Sehingga, ada knowledge gap yang perlu diisi dengan melebarkan bidang keilmuan dalam rumpun yang sama maupun dalam rumpun lain yang beririsan.


Selain itu, ada istilah Opportunity Gap atau kesenjangan kesempatan. Beberapa profesi memang ada yang mensyaratkan jenjang pendidikan tertentu sebagai syarat administratif untuk aplikasi. Misalnya, dosen yang di beberapa universitas mensyaratkan minimal jenjang S2 bahkan ada yang jenjang S3. Dosen jenjang S2 biasanya hanya boleh menjadi Asisten Dosen dan bukan dosen pengampu utama. Bahkan untuk menjadi dosen pembimbing skripsi atau tesis pun biasanya harus minimal S3. Informasi tersebut didapatkan dari salah satu dosen di ITB tempat gue kuliah dulu saat pemaparan informasi terkait Mata Kuliah Tesis. Sebelum mengambil Tesis, mahasiswa diwajibkan memilih 3 (tiga) calon dosen pembimbing prioritas sesuai dengan topik yang dipilih. Untuk kemudian disidangkan oleh prodi sebagai penentu dosen pembimbing final. Jenjang pendidikan terakhir yang disyaratkan ini, dapat menciptakan kesenjangan kesempatan yang pada akhirnya mengharuskan seseorang menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi.



Inflasi Biaya Pendidikan dan Inklusivitas Akses Beasiswa S2 dan S3

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Berita Resmi Statistik No. 15/03/Th. XXVII, 1 Maret 2024, Indeks Harga Konsumen (IHK) pada sektor pendidikan naik dari 101,4 menjadi 102,97 dan tingkat inflasi 1,55% (year on year) pada Februari 2024. Dengan inflasi pada subkelompok pendidikan tinggi sebesar 1,10%. Dilansir dari Bareksa, bahkan inflasi pendidikan bisa mencapai 10-15% per tahun untuk sekolah swasta maupun perguruan tinggi favorit. Sehingga, opsi untuk melanjutkan pendidikan tinggi dengan beasiswa menjadi keputusan yang sangat rasional saat ini.


Namun, benarkah akses terhadap beasiswa S2 dan S3 masih sangat eksklusif? Beberapa komentar di media sosial menyebutkan bahwa hanya kelas menengah (middle class) saja yang mampu mengaksesnya akibat biaya tes atau sertifikasi yang tinggi. Jika dalam konteks pendidikan tinggi untuk tujuan kampus luar negeri, harus diakui biayanya memang tidak sedikit. Dalam hasil olahan tabulasi Excel pribadi, gue pernah riset untuk kampus top dunia seperti Stanford University dan Harvard University, perlu dana setidaknya 16 juta rupiah hanya untuk mendaftar. Apakah hal yang sama berlaku bagi kampus dalam negeri?


Berdasarkan pengalaman, biaya total yang diperlukan untuk mendaftar S2 di ITB sudah termasuk tes Beasiswa LPDP adalah kisaran 5 jutaan rupiah. Hanya 1/3 dari total biaya untuk kampus top dunia. Biaya yang memakan porsi paling tinggi di antaranya biaya pendaftaran kampus, sertifikasi TPA Bappenas, dan sertifikasi TOEFL ITP. Memang, untuk mendaftar di ITB saja tidak perlu TOEFL setingkat ITP. Namun, untuk menghemat waktu dan tenaga, TOEFL ITP jadi pilihan agar dapat digunakan sekaligus sebagai syarat administratif mendaftar Beasiswa LPDP.


Mungkin dari sini kalian ada yang berpikir tulisan ini bisa saja mengandung bias pengalaman pribadi. Namun, silakan gunakan kebijakan kalian dalam menilai. Sebagai lulusan S1 yang semasa menempuh studi S2 masih harus sesekali membiayai kuliah adiknya, bekerja sejak 2019 hingga bisa menabung untuk mendaftar beasiswa tanpa bantuan orang tua, apakah masih pantas dikatakan sebagai privilej? Ini mengapa pentingnya meniti karir sekecil apapun selepas lulus S1 sebelum menempuh S2. Jika mendapatkan beasiswa saja, biaya tersembunyi (hidden cost) tersebut masih perlu kita perjuangkan sendiri. Bila ada yang membawa narasi bahwa akses pendidikan tidak merata. Namun, saat ini tersedia Beasiswa LPDP Afirmasi? Baik itu bagi Putra Putri Papua, penyandang difabel, pun Profesi PNS/ TNI/ Polri. Khusus untuk Afirmasi dibebaskan dari syarat bahasa, tetapi diwajibkan mengikuti program khusus untuk penyetaraan bahasa. Jika poin tentang pemerataan pendidikan diarahkan pada pendidikan dasar, hal tersebut akan menjadi diskursus baru.


Dengan segala kekurangannya, negara ini telah menyediakan akses bagi pendidikan tinggi. Kemudahan masyarakat dalam mengaksesnya menjadi hal yang nisbi. Ada yang rela meraihnya sedikit lebih lambat, karena harus mengejar karir terlebih dahulu agar punya dana yang cukup untuk mendaftar perguruan tinggi dan seleksi beasiswa. Ada pula yang sengaja mengejar karir agar diberi tugas belajar sehingga seluruh biaya seleksi perguruan tinggi dan beasiswa ditanggung oleh instansi tempatnya bekerja. Faktanya, tidak semua dari mereka yang memiliki kesempatan itu datang dari keluarga menengah. Ada pula kasus khusus yang terjadi pada anak yang berasal dari keluarga menengah kebawah.


Dalam bahasa Tiongkok, aksara yang melambangkan bencana juga melambangkan peluang. Namun, hal itu hanya berlaku bagi orang-orang yang percaya bahwa dalam bencana sekalipun, terselip peluang. Hanya mata orang yang percaya yang mampu melihatnya. Hal ini mengingatkan pada buku yang dulu gue baca. Ditulis oleh Alan dan Barbara Pease - pasangan penulis yang berkebangsaan Australia yang berjudul "The Answer". Tentu, sebagai manusia mustahil kita dapat sepenuhnya optimis dalam melihat peluang. Sedikit bumbu pesimis sejatinya yang menjadikan kita sebagai manusia. Bumbu pesimis menjadikan kita lebih perhitungan dan rasional serta hati-hati dalam mengambil keputusan. Termasuk soal mengambil langkah pendidikan tinggi yang mungkin saja akan membuka pintu-pintu peluang di masa depan yang tidak akan kita sangka atau bahkan mengubah hidup kita selamanya.



Epilog

Sekarang, jika kita mempertanyakan inklusivitas pendidikan tinggi jenjang S2 dan S3, benarkah semua kalangan memerlukannya? Pernahkah kalian membayangkan kalau seluruh masyarakat Indonesia jenjang pendidikannya tinggi dan semua dapat dengan mudah mendapatkannya? Dibuat lebih sederhana lagi pertanyaannya, apakah menempuh jenjang S2 dan S3 adalah kebutuhan dan keinginan semua orang? Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tentunya perlu penelitian tersendiri. 


Namun, poin dari tulisan ini adalah gue ingin mengajak kita semua sadar betul terhadap apa yang kita bela. Jika inklusivitas adalah hal yang kita bela, maka kita harus sadar inklusivitas bagi siapa saja? Apakah inklusif artinya sama rata atau setara? Jika sebagian kecil masyarakat Indonesia saja yang betul-betul mengejar pendidikan tinggi hingga berhasil mendapatkannya, tidak lantas membuatnya menjadi salah karena yang lain tidak bisa. Memang, konsep privilej akan memantik diskusi baru yang lebih kompleks. Namun, dalam suatu ekosistem yang berkelanjutan, terkadang ada yang harus menjadi korban seleksi alam agar yang lainnya dapat bertahan. Bagi yang percaya bahwa setiap manusia lahir dengan perannya masing-masing, tentu akan percaya juga bahwa adil tidak harus sama.


Bukan suatu harapan utopis jika kita mendukung sebanyak-banyaknya masyarakat agar mampu meraih pendidikan tinggi. Namun, permasalahan sistemik tidak hanya perlu dilihat dari atas, tetapi juga dari bawah. Dari pemerintah sebagai penyedia, hingga masyarakat sebagai penerima. Layaknya konsep supply and demand. Memastikan supply yang tersedia dapat didistribusikan pada demand yang layak menerimanya jauh lebih penting daripada inklusivitas itu sendiri. Jika inklusivitas didefinisikan sebagai akses tanpa batas bagi semua masyarakat tanpa terkecuali.



Referensi

Badan Pusat Statistika. (2024, 1 Maret). Berita Resmi Statistik No. 15/03/Th. XXVII, 1 Maret 2024. Dalam https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/03/01/2301/inflasi-tahun-ke-tahun--y-on-y--pada-bulan-februari-2024-adalah-2-75-persen.html. Diakses pada 8 Mei 2024, pukul 20.22 WIB.


No comments:

Holla! Thanks for reading my post. Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan terkait konten. Komen spam, annonymous, maupun berisi link hidup akan dihapus. Centang "Notify Me" agar kalian tahu kalau komennya sudah dibalas, yaa!

Bintang Mahayana (c) 2018. Powered by Blogger.